Pemerintah Tiongkok baru-baru ini https://www.livinwaves.com/ mengumumkan pembentukan Badan Mediasi Internasional Tiongkok (China International Commercial Mediation Center) yang berbasis di Hong Kong. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi jangka panjang Beijing untuk memperkuat pengaruhnya dalam sistem hukum dan penyelesaian sengketa komersial global, terutama dalam konteks meningkatnya aktivitas ekonomi lintas negara di bawah inisiatif Belt and Road (BRI).
Tujuan dan Fungsi Badan Mediasi
Badan ini dibentuk dengan tujuan utama menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan efisien bagi perusahaan-perusahaan domestik maupun internasional yang terlibat dalam proyek-proyek multinasional. Mediasi sebagai metode non-litigasi diharapkan mampu menjadi solusi yang lebih fleksibel dibanding arbitrase atau pengadilan formal.
Fungsi utama badan ini meliputi:
- Menyediakan layanan mediasi komersial lintas batas,
- Menjembatani pihak-pihak asing dan Tiongkok dalam sengketa dagang,
- Memberikan rekomendasi kebijakan terkait mediasi kepada pemerintah dan lembaga hukum,
- Melatih mediator profesional yang memahami hukum internasional dan sistem hukum Tiongkok.
Alasan Pemilihan Hong Kong sebagai Lokasi
Pemilihan Hong Kong sebagai pusat badan ini bukan keputusan yang acak.
Dengan memanfaatkan reputasi hukum Hong Kong, China berharap dapat menarik lebih banyak pihak internasional yang bersedia menyelesaikan sengketa melalui lembaga ini. Hal ini juga memperkuat posisi Hong Kong sebagai pusat hukum internasional di kawasan Asia.
Reaksi Internasional: Antara Optimisme dan Kekhawatiran
Pendirian Badan Mediasi Internasional ini menuai respons beragam dari komunitas internasional. Di satu sisi, beberapa kalangan bisnis dan hukum menyambut baik langkah ini karena memberikan lebih banyak pilihan dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang kompleks, terutama yang berkaitan dengan proyek-proyek BRI yang melibatkan banyak negara dan sistem hukum yang berbeda.
Namun, di sisi lain, muncul pula kekhawatiran mengenai independensi badan ini dari pemerintah Tiongkok. Kekhawatiran ini terutama datang dari negara-negara Barat dan organisasi HAM internasional yang sebelumnya sudah mempertanyakan kebebasan hukum di Hong Kong pasca reformasi politik beberapa tahun terakhir.
Strategi Jangka Panjang: Dominasi dalam Tata Hukum Global?
Langkah China ini sejalan dengan visi jangka panjang negara tersebut untuk memperkuat peran dalam sistem tata hukum internasional. Selain diplomasi ekonomi, Tiongkok kini aktif membangun struktur hukum global alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingannya. Dengan membentuk lembaga mediasi internasional sendiri, Beijing dapat mengurangi ketergantungan pada lembaga-lembaga arbitrase Barat seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau Singapore International Mediation Centre (SIMC).
Lebih jauh lagi, keberadaan lembaga ini juga memberikan sinyal bahwa China ingin menciptakan “aturan main sendiri” dalam tatanan global, terutama dalam menyelesaikan konflik bisnis yang sering kali bernilai miliaran dolar.
Potensi Dampak bagi Negara Berkembang
Bagi negara-negara berkembang yang menjadi bagian dari proyek Belt and Road, keberadaan Badan Mediasi Internasional ini bisa menjadi keuntungan tersendiri. Banyak negara peserta BRI tidak memiliki sistem arbitrase atau mediasi yang kuat, sehingga sengketa komersial sering kali berlarut-larut. Lembaga ini dapat menjadi alternatif penyelesaian yang lebih cepat dan hemat biaya.
Namun, negara-negara tersebut tetap harus berhati-hati dan memastikan bahwa proses mediasi berlangsung secara transparan dan tidak memihak, terutama ketika berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar Tiongkok yang memiliki dukungan negara.
Penutup
Pendirian Badan Mediasi Internasional di Hong Kong oleh China menandai babak baru dalam dinamika penyelesaian sengketa global. Di tengah ketegangan geopolitik dan perubahan tatanan hukum internasional, langkah ini dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Keberhasilan atau kegagalan lembaga ini akan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keseriusan Tiongkok untuk memainkan peran konstruktif dalam sistem hukum global yang adil dan setara.